PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdapat berbagai pengaturan mengenai jalannya pilkada. Mulai dari lembaga atau badan yang mengawasi jalannya pilkada, syarat ataupun kriteria pasangan calon kepala daerah, serta dimuat pula sanksi-sanksi jika terdapat pelanggaran akan jalannya pilkada tersebut. Pelanggaran yang diatur salah satunya adalah mengenai politik uang. Politik uang merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh calon ataupun pasangan calon kepala daerah, namun sangat disayangkan pengaturan akan mengenai politik uang ini cukup minim sehingga terdapat celah hukum didalamnya. Seperti contoh, frasa dari politik uang tidaklah dicantumkan dengan tegas dalam UU Pilkada ini, ruang lingkup atau bentuk-bentuk politik uang juga tidak diatur dengan tegas didalamnya. Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, maka diajukan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu,pertama,Apa yang dimaksud dengan politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan tindakan apa saja yang diatur sebagai perbuatan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada?, kedua, bagaimana seharusnya penanganan yang ideal dalam mengatasi tindak politik uang?. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan didukung bahan hukum tersier. Hasil analisa menunjukkan bahwa sangat diperlukannya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai politik uang, karena politik uang merupakan tindak pidana yang masif terjadi disetiap kontestasi pemilihan umum, politik uang merupakan perusak demokrasi, politik uang merupakan pelanggaran yang dianggap lumrah dimasyarakat khususnya masyarakat awam, karena sudah sangat sering terjadinya pelanggaran tersebut, dan politik uang merupakan salah satu cikal bakal maraknya terjadi korupsi di Indonesia. Hal- hal di atas perlu diantispasi atau diperbaiki guna demokrasi yang lebih baik lagi kedepannya. Penanganan yang perlu dilakukan adalah melalui: upaya progresif Hukum Tata Negara mulai dari pembatasan dana kampanye calon dan parpol, pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye, pengaturan progresif bagi parpol untuk mencerdaskan konstituen dan anti politik uang. Kemudian bisa mencontoh tindakan pencegahan politik uang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di Provinsi Lampung, diantaranya dengan cara. Upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif dan juga berupaya menghilangkan atau memperbaiki faktor-faktor penghambat lainnya dari penanganan politik uang tersebut