Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Yang Objeknya Belum Terdaftar (Studi di BPR Cempaka Mitra Usaha Kabupaten Tulang Bawang)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR/ 1991 menyebutkan bahwa tanah –tanah yang belum terdaftar tidak dilarang untuk dijadikan sebagai jaminan atau agunan pada perbankan. Di sebagian besar daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung masih sangat banyak masyarakat yang hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai bukti kepemilikan tanah dan di PT BPR Cempaka Mitra Usaha dapat menerimanya sebagai jaminan kredit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pengikatan, kepastian hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pembebanan hak tanggungan objek yang belum terdaftar pada PT. BPR Cempaka Mitra Usaha Kabupaten Tulang Bawang. Jenis penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa poses pengikatan kredit yang dilakukan oleh PT BPR Cempaka Mitra Usaha Kabupaten Tulang Bawang dengan jaminan atau agunan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum mengenai objek yang belum terdaftar yang dijadikan jaminan akan tercapai jika sertipikat hak atas tanah yang belum terdaftar tersebut selesai dan SKMHT dilanjutkan dengan pendaftaran APHT sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan (SHT). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pembebanan hak tanggungan terhadap objek yang belum terdaftar adalah berpegang pada perjanjian kredit yang berkedudukan sebagai perjanjian pokok yang mengikat para pihak yang membuatnya. Kata kunci : Perlindungan hukum, Objek belum terdaftar, Hak Tanggunga