PERJANJIAN PAROAN SAWAH (BAGI HASIL PADI) DI NAGARI TANJUNG BINGKUNG, KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK

Di wilayah Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok masih banyak dilaksanakan perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian khususnya perjanjian bagi hasil pada tanaman padi, yang lebih dikenal dengan nama perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) yang selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya untuk dapat ditanami padi, mengenai isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, pada masyarakat Nagari Tanjung Bingkung lebih mengenalnya dengan sistem (mampaduo, mampatigo, mampaampek dan mampalimo). Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimanakah perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung Bingkung, 2) Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Bingkung. Sifat penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis, yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam norma masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Bingkung dilakukan dengan berdasarkan pada hukum adat setempat. 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian paroan sawah di Nagari Tanjung Bingkung adalah karena, alat ukur dalam penetapan imbangan bagian hasilnya tidak pasti, tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara para pihak sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan perjanjian paroan sawah sehingga menimbulkan Wanprestasi, Faktor budaya yang sangat melekat pada masyarakat yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun. Dari hasil penelitian diharapkan perlunya diperkenalkan, diberitahukan dan ditingkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, karena mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang adanya undang-undang ini. Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah atau calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusahakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, sehingga masyarakat dapat meminimalisir Wanprestasi yang terjadi akibat perjanjian bagi hasil, sehingga terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi penggarap maupun pemilik tanah