OTORITAS TRADISIONAL VERSUS OTORITAS MODERN: KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI NAGARI KETAPING KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BARY FARDAN SIREGAR (05193053), Otoritas Tradisional Versus Otoritas Modern; Konflik Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik., Universitas Andalas, Padang, 2011. Penelitian ini berangkat dari sebuah keunikan yang terdapat di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman tentang adanya dualisme kekuasaan: otoritas modern dimiliki oleh Wali Nagari Ketaping Yulisman dan otoritas tradisional oleh Rajo Sampono. Dalam perjalanannya, kedua otoritas tersebut terlibat konflik dalam sebuah arena budaya politik yang khas. Untuk itu, penelitian ini berupaya mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya konflik antara otoritas tradisional dengan otoritas modern dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Ketaping. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi James Spradley. Metode etnografi dipilih sebagai instrumen dalam menyelami budaya politik Nagari Ketaping yang sangat khas, sehingga pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara etnografis terhadap beberapa informan terpilih. Kemudian untuk mempelajari bentuk dan karakter konflik yang terjadi, penelitian ini menggunakan teori konflik stratifikasi yang dipopulerkan oleh Randall Collins. Selain itu, konsep otoritas dari Max Webber juga membantu penelitian ini dalam mengidentifikasi jenis-jenis otoritas yang ada. Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama dalam menjawab permasalahan yang ada. Pertama, persoalan masa hadir yang sangat signifikan antara kedua otoritas yang ada sehingga berpengaruh pada eksistensi masing- masing jenis otoritas. Kedua, otoritas tradisional yang telah hadir jauh-lebih-dulu membentuk budaya memerintah yang sangat kuat dan terjaga sampai saat ini— inilah entitas kultural Nagari Ketaping; kehadiran pemerintahan modern bagaikan sebuah lingkaran kekuasaan yang kecil dalam sebuah lingkaran kekuasaan yang lebih besar. Ketiga menyangkut tentang identitas-peran—persoalan interaksi. Realitanya, identitas-peran ini diungkapkan secara terbuka dalam pelaksanaan peran—“siapa saya”. Dalam konteks konflik ini, Rajo Sampono dan Yulisman berada dalam satu arena yang sepenuhnya milik Rajo Sampono. Terakhir, faktor kesalahpahaman budaya. Budaya juga berarti pengetahuan. Kedua otoritas yang terlibat dalam konflik berasal dari dua kebudayaan yang berbeda. Kata Kunci: konflik, dualisme kekuasaan, budaya politik, entitas kultural