PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENYEWA LAHAN MILIK PT. KAI DIVRE II SUMBAR TERKAIT PENGAMBILALIHAN TANAH ASET DI KECAMATAN GUGUAK PANJANG KOTA BUKITTINGGI

Dalam era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan tanah dianggap sebagai komoditas dan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung investasi skala besar, sedangkan fungsi sosial tanah dan peranannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jauh dilupakan hingga pada akhirnya rakyat terutama golongan ekonomi lemah merasa diperlakukan kurang adil dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Karena persoalannya tidak sama disetiap daerah, maka titik berat kebijaksanaanya diserahkan para penguasa daerah, hingga dapat lebih diperhatikan segi - segi dan coraknya yang khusus sesuai situasi dan kondisi daerah.. Rumusan masalah: 1. Bagaimana terjadinya perjanjian sewa antara masyarakat dengan PT. Kereta Api? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat penyewa tanah emplacement? 3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat penyewa tanah emplacement?. metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Masyarakat yang menempati tanah emplacement stasiun milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut terikat pada perjanjian kerjasama penggunaan aset dengan berdasarkan perjanjian sewa,perjanjian sewa masyarakat dengan PT. Kereta Api Indonesia menggunakan jenis perjanjian/kontrak baku yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun dan lima tahun untuk BUMN. 2. Bahwa dalam penanganan masalah penggusuran ini dapat dilakukan upaya preventif maupun upaya represif oleh para pihak dan pihak terkait (pemerintah) dalam rangka menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban masing – masing pihak yang bersengketa. 3. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang penulis lakukan pada beberapa narasumber,diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum secara preventif telah dilaksanakan oleh para pihak bersama DPRD namun dilakukan setelah penggusuran terlaksana dengan dikeluarkannya rekomendasi penundaaan penggusuran dari DPRD kepada PT. Kereta Api Indonesia sehingga menimbulkan keadaan ”Quo Vadis ”