PELAKSANAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI TANAH ADAT DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum Agama”. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah berubah situasi dan kebutuhannya diadakan atau disediakan suatu lembaga pendaftaran tanah atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak-hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan tanahnya. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran transaksi tanah adat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.2)Apakah Kendala-kendala dalampelaksanaan, dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis-sosiologis dengan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Didaftarkan atas nama seseorang selaku pihak yang ditunjuk oleh anggota kerabat; atau Didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW). Kendala dari pihak masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah adat dan tidak adak bukti tertulis kepemilikan hak, terbatas tenaga pelaksana pendaftaran, terbatas biaya pendaftaranMemberikan suatu kebijakan, khususnya pendaftaran tanah adat melalui Proyen Nasional (Prona). Kata Kunci: Transaksi tanah ada