Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Kabupaten Solok dan Kabaupaten Solok Selatan pada tahun 2014-2018. Kegiatan analisis data dilakukan dengan membandingkan antara target pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Solok yaitu sebesar 73,42% dan Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 30,518%. Tingkat efektivitas Kabupaten Solok lebih besar dari Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 42,902% (2) tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau B...
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan awal dari berubahnya sistem...
Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 t...
Penelitian bertujuan untuk menganalisa kemampuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerim...
Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengubah sistem pengel...
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...
ABSTRAK Pemberlakuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memb...
Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di daerah Kab. Indramayu pada tahun 2013, 2014, 2015, 2...
Era desentralisasi mendorong terbentuknya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retrib...
Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah merubah sistem pengelo...
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) m...
Pengalihan PBB dari Pusat ke Daerah mengharuskan setiap daerah mengelola aset daerahnya secara optim...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di BPKAD Kabupaten Jepara, u...
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdes...
ABSTRAK Sari, Dinno Ravita. 2015. Efektivitas Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB...
Bagi warga negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tenta...
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan awal dari berubahnya sistem...
Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 t...
Penelitian bertujuan untuk menganalisa kemampuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerim...
Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengubah sistem pengel...
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...
ABSTRAK Pemberlakuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memb...
Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di daerah Kab. Indramayu pada tahun 2013, 2014, 2015, 2...
Era desentralisasi mendorong terbentuknya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retrib...
Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah merubah sistem pengelo...
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) m...
Pengalihan PBB dari Pusat ke Daerah mengharuskan setiap daerah mengelola aset daerahnya secara optim...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di BPKAD Kabupaten Jepara, u...
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdes...
ABSTRAK Sari, Dinno Ravita. 2015. Efektivitas Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB...
Bagi warga negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tenta...
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan awal dari berubahnya sistem...
Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 t...
Penelitian bertujuan untuk menganalisa kemampuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerim...