PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE PRIMER UNTUK PENCEGAHAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat serta hak pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Pasal tersebut berhubungan dengan salah satu prasarana lingkungan yaitu saluran drainase. Untuk menciptakan saluran drainase agar berfungsi optimal, maka perlu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan saluran drainase dilakukan agar terhindar dari bencana banjir dan mengurangi resiko penyakit. Namun fakta dilapangan khususnya pemeliharaan drainase primer yang berada di Kota Padang kondisinya memprihatinkan dan mengakibatkan banjir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan drainase primer. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama, Bagaimana pemeliharaan saluran drainase primer untuk pencegahan bencana banjir di Kota Padang. Kedua, Apa kendala yang dihadapi selama proses pemeliharaan drainase primer tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder pada tahap awal , untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan pemeliharaan drainase primer sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melakukan pemeliharaan terhadap drainase primer di kota padang, masih ditemukan beberapa kendala dalam melakukan pemeliharaan drainase. Kata kunci : Kewenangan, Pemeliharaan Drainas