EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019

Tujuan Penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Makanan dan Minuman belum optimal dilaksanakan, dimana periode pengawasan yang sekurang-kurangnya setiap tiga bulan, kenyataannya dilaksanakan sekali setahun dan belum menjangkau semua sasaran . Tidak banyak diterbitkan kebijakan publik penjelas seperti peraturan bupati padahal tim perumusnya sudah terbentuk dari tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Sijunjung tahun 2019. Metode Metode penelitian adalah kualitatif berdasarkan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang dikobinasikan dengan faktor-faktor implementasi kebijakan G. Edward III.. Penelitian dimulai bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2019. Informan berjumlah 5 orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta melakukan triangulasi sumber dan metode. Hasil Hasil penelitian didapatkan dari indicator komunikasi bahwa sosialisasi belum optimal, terdapat isi kebijakan yang belum jelas dan inkonsistensi implementor. Dari indikator sumberdaya bahwa kualitas dan kuantitas staf kurang memadai, informasi pengawasan perda belum ada, fasilitas kurang memadai. Indikator diposisi bahwa kurangnya keseriusan dari implementor, pengaturan birokrasi berdasarkan jabatan dan tupoksi, tidak adanya Insentif khusus. Indikator struktur birokrasi didapati bahwa belum ada SOP, sedangkan fragmentasi sudah berjalan baik. Kesimpulan Evaluasi implementasi Perda di Kab Sijunjung masih mempunyai kekurangan dan membutuhkan perbaikan baik dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan strktur birokrasi. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk lebih berkomitmen untuk menjalankan perda, mengatasi hambatan dan disempurnakan. Daftar Pustaka : 27 (2003-2018) Kata Kunci : William N Dunn, Edward III, Evaluasi, Implementasi, Kebijakan Faculty of Public Health Andalas University Thesis, July 17, 2019 Dewi Setia Ningsih, No. BP 1611216047 Evaluation of Implementation of Regional Regulation Number 11 of 2014 Concerning Supervision of Food and Beverages in Kabupaten Sijunjung in 2019 xi + 87 pages, 10 tables, 12 attachments ABSTRACT Objective Sijunjung District Regulation Number 11 of 2014 concerning Food and Beverage Supervision is not yet optimally implemented, where the monitoring period is at least every three months, in fact it is implemented once a year and all targets have not bee reaced. There are not many explanatory public policies such as regent regulations even though the formulation team has been formed from 2016. This study ams to determine the Evaluation of the Implementation of Sijunjung District Regulation Number 11 of 2014 concerning Food and Beverage Control in Kabupaten Sijunjung in 2019. Method The research method is qualitative based on William N. Dunn's policy evaluation model combined with the factors of G. Edward III's policy implementation. Research begins in December 2018 to May 2019. Informants numbered 5 people determined by purposive sampling technique. Data collection is done by in-depth interviews, observation, and document review. Data processing are done by reducing data, presenting data, and drawing conclusions and triangulating sources and methods. Results The results of the study were obtained from communication indicators that socialization was not optimal, there were unclear policy contents and inconsistencies in the implementor. From the resource indicators that the quality and quantity of staff are inadequate, information on supervision of local regulations does not yet exist, inadequate facilities. The indicator is that the lack of seriousness of the implementor, bureaucratic regulation based on position and duties, no special incentives. indicators of bureaucratic structure found that there were no SOPs, while fragmentation had gone well. Conclusion Evaluation of the implementation of Perda in Sijunjung Regency still has deficiencies and requires improvements both in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. It is recommended to the government to be more committed to implementing local regulations, overcoming obstacles and improving. Reference : 27 (2003-2018) Keywords : William N Dunn, Edward III, Evaluation, Implementation, Polic