PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM PERIZINAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG

PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM PERIZINAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG (Ummi Khasanah Sitorus Pane, 1510111068, Fakultas Hukum, 2019, 68 Halaman) ABSTRAK Salah satu jenis pelayanan yang mendasar adalah pelayanan disektor administrasi perizinan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Padang membagi beberapa dinas-dinas untuk membantu menjalankan tugas dan kewajiban memberikan pelayanan, salah satunya yakni dinas lingkungan hidup. Pada dasarnya pelayanan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan sesama masyarakat sekitar maupun dengan instansi pemerintahan., Pasal 10 ayat (1)Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satu asasnya adalah asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik memiliki kriteria berikut pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas dan standar pelayanan. Namun dalam praktiknya masih ada kriteria tersebut yang belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan asas pelayanan yang baik dalam perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang? 2. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut dalam penerapan asas pelayanan yang baik dalam perizinan di Dinas Lingkungan Hidup? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Data didapatkan dengan Wawancara dengan Kasi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1). Bahwa terkait dengan penerapan asas pelayanan yang baik yang berdasarkan 3(tiga) kriteria yang terdapat dalam undang-undang, sebagian besar Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. 2). Kendala yang dihadapi yakni petugas terkait yang sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya atau cuti serta prosedur dan persyaratan yang panjang sehingga kurang dipahami oleh masyarakat. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi seperti, penugasan petugas (plt) yang sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya atau cuti dan mensosialisasikan prosedur dan persyaratan kepada masyarakat agar mudah dipahami. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak berhenti berinovasi agar selalu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas untuk masyarakat dan selalu berupaya agar nantinya hal itu bisa terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Agar pelayanan yang diberikan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Pelayanan, Perizinan