PERAN ENERGI NUKLIR DALAM ERA TRANSISI DAN PASCA MINYAK

ABSTRAK Dalam PJP I kebijaksanaan energi nasional didasarkan atas asumsi ketersediaan sumber daya energi fosil yang berlimpah sehingga eksploitasi dilakukan semaksimal mungkin terutama untuk mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya. Dalam PJP II asumsi ini harus diubah karena dibandingkan dengan semakin meningkatkan laju kebutuhan energi dalam negeri, dan jumlah penduduk Indonesia pada saat ini yang tergolong nomor 4 di dunia, cadangan sumber daya energi yang ada terlihat menjadi semakin terbatas. Keterbatasan ini seyogyanya mendorong pemanfaatan sumber daya energi secara optimal dengan memper-timbangkan aspek nilai ekonomi, biaya lingkungan yang mungkin timbul dan konservasi sumber daya fosil, khususnya migas. Dalam mempertimbangkan nilai ekonomi, pemanfaatan sumberdaya energi fosil (minyak; gas dan batubara) sebagai komoditi ekspor, bahan baku industri dan bahan bakar perlu mendapat per-timbangan yang proporsional. Kebutuhan yang mendesak akan devisa dalam bentuk "hard currency' untuk membiayai pembangunan akan memberikan prioritas tinggi pada pemanfaatan sumberdaya fosil, terutama minyak dan gas bumi sebagai komoditi ekspor dan mendukung industri petrokimia, khususnya pupuk yang merupakan komoditi strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan mempertimbangkan ragam pemanfaatan di atas, akan terlihat bahwa porsi pemanfaatan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas bumi, disektor industri energi menjadi semakin terbatas. Dalam hal batubara, walaupun cadangan tersedia cukup banyak, pemanfaatannya terbatas karena masalah lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks situasi tersebut diatas dan mengingat pula bahwa energi nuklir merupakan energi berskala besar dan penyediaan energi untuk jangka panjang, pemanfaatannya selalu tertumpu pada perkembangan teknologinya yang terbukti aman, handal, relatif ekonomis, bersih dan berwawasan lingkungan. Maka pemanfaatan energi nuklir sebagai pendamping energi fosil untuk pembangkitan listrik beban dasar merupakan alternatif yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan diversifikasi dan konservasi. ABSTRACT In the first Long Term Development Program (LTDP), national energy policy was based on the assumption that the abundant fossil energy resource would be highly exploited to maximize capital earning. In the second LTDP the assumption should be changed since the comparison among the increase in energy demand rate in the country compounded by the Indonesian population, which currently ranked 4th in the world, the energy reserve becomes more limited. The limitation should push the optimal energy resource utilization considering economical aspects, environmental cost, and fossil resource conservation, especially oil and gas. Economic value, fossil resource utilization (oil, gas, and coal) as an export commodity, industrial feedstock and fuel should receive proportional consideration. The need of hard currency to fund the development will receive high priority on the fossil resource utilization, particularly oil and gas as export commodities and a support to petrochemical industry, particularly fertilizer which is a strategic commodity to the agricultural development. By considering various utilization, it is obvious that the energy resource utilization in particular oil and gas in the energy industrial sector will become more limited. In the case of coal, although there is quite abundant reserve, the utilization is limited because of the environmental concern. In the above context, and considering that nuclear energy is a large scale energy and allocating energy for long term, the utilization always relies on the technological development which is proved to be safe, reliable, relatively economic, clean, and environmentally sound. The utilization of nuclear energy as a alternate trade to the fossil energy for base-load electricity generation is a perfect alternative in accordance with the diversification and conservation policy