Tata kelola verifikasi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

Salah satu bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi. verifikasi merupakan tahapan yang sangat penting, mengingat ditahap inilah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu Tahun 2019. Asumsi peneliti adalah, ada sepuluh partai politik peserta pemilu 2019 yang Belum Memenuhi Syarat di Kota Padang, setelah keluarnya putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 53/2017. Dalam putusannya, Mahkamah Kostitusi mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berarti semua partai politik harus mengikuti verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Studi ini hendak menunjukan bagaimana tata kelola pemilu dalam verifikasi partai politik dan upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan dan didukung dengan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola pemilu dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang selaku penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik sesusai dengan aturan. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam menyelesaikan masalah dalam proses verifikasi adalah Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada partai politik peserta pemilu dan Membuat helpdesk verifikasi partai politik