Peranan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Terhadap Aktifitas Distribusi Beras pada PERUM BULOG (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik) Sumatera Barat

Dalam melakukan kegiatan pemasaran, dibutuhkan beberapa aspek agar proses kegiatan pemasaran itu berjalan lancar. Salah satu aspek penting nya adalah kegitan distribusi. Produsen yang mampu melakukan proses distribusi sendiri tentunya akan mampu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, selain itu juga bisa meningkatkan investasi dalam bisnis utamanya (Adullah dan Tanti, 2012). Semakin baik proses distribusi yang dilakukan, maka semakin baik citra perusahaan dimata konsumen. Oleh karena itu, pada saat ini kegiatan distribusi menjadi salah satu pilihan bagi beberapa pihak dalam melakukan usaha. Tidak terkecuali bagi pemerintah, pemerintah sendiri mempunyai beberapa badan usaha yang didalam nya melakukan kegiatan distribusi. Salah satu badan usaha milik pemerintah yang bergerak di bidang distribusi dan logistik adalah PERUM BULOG. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, tentunya perusahaan harus mampu menetapkan suatu harga terhadap produk nya, dengan tujuan supaya tidak terjadi kerugian. Penetapan harga ini bertujuan untuk mencapai target penjualan serta untuk mencapai keuntungan, baik dalam jangka pendek ataupun panjang, Banyak cara yang dilakukan sebuah perusahaan dalam menetapkan harga dalam kegiatan penjualannya. Pihak PERUM BULOG sendiri mempunyai ketetapan dalam menetapkan harga pada proses distribusi dan logistik nya, yaitu dengan mengikuti penetapan harga yang diberikan oleh pihak pemerintah yang disebut dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). HPP ini sudah menjadi ketentuan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak PERUM BULOG dalam melakukan kegiatan pengadaan gabah dan beras.Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berada pada harga RP.7.300/kg. Salah satu hal yang dihadapkan oleh pihak PERUM BULOG saat ini adalah penetapan harga HPP yang sering kali menyulitkan, karena sifat beras yangfluktuatif, yaitu harga ketika sedang panen dan tidak panen sangat berbeda (Kusumayakti, 2016). Ketetapan yang ditetapkan pemerintah ini tentunya mempunyai sisi baik dan buruk nya di berbagai pihak, baik bagi pihak PERUM BULOG sebagai pelaku distribusi dan logistik ataupun bagi pihak petani selaku sumber bahan pangan