DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA

ABSTRAK Hak memilih merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu; 1)Bagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional? 2)Apakah dampak Pemilihan Umum Secara Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara?. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan metode yuridis normatif diperoleh sebagai berikut: 1) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan berbeda dari Pemilihan Umum Tahun 1999,2004, 2009 dan 2014 karena diselenggarakan dalam waktu bersamaan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta dengan pemilihan Anggota Legislatif 2) Dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 memberikan Persentase partisipasi masyarakat sejumlah 80,90 persen, angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU yakni sebesar 77,5 persen