WEWENANG DAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PASAL 249 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK Penambahan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1) huruf j yaitu:“melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah bertolakbelakang dengan apa yang telah diatur oleh konstitusi. Bahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Skripsi ini terdiri dari dua rumusan masalah yakni, pertama; Bagaimana wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusayawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah?, kedua; Bagaimana implikasi dari penambahan wewenang dan tugas kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian penerapan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta menimbulkan persinggungan antara Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintahan daerah, sehingga perlu Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3 untuk di uji ke Mahkamah Konstitusi serta mendorong Dewan Perwakilan Daerah untuk merumuskan mekanisme harmonisasi antara produk hukum daerah dengan produk hukum nasional