Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG ABSTRAK Annisa Mutiara Andina (1520123069) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya. Pada dasarnya pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai warga Negara dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan serta meningkatkan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam penerimaan Negara. Dalam setiap transaksi atas pengalihan hak atas tanah dikenal adanya dua macam pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing pihak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan pajak pusat yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pratama (KPP Pratama), dibebankan kepada penjual. Dilihat dari segi pemungutannya, Pajak Penghasilan tergolong jenis pajak pusat, artinya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah dan bangunan harus selalu diikuti dengan pembuatan akta-akta yang diperlukan, sebagaimana telah diatur secara khusus mengenai hal tersebut. Akta-akta mana yang harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1) Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan di kota Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitan yang diperoleh: 1) BerdasarkanPasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Notaris memiliki peranan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara melalui pemungutan pajak. 2) Kendala hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan yaitu dalam proses validasi, petuga spajak yang belum paham betul mengenai aturan perpajakan, serta adanya perekayasaan dan pemalsuan data-data Wajib Pajak tersebut. Diharapkan agar Notaris dan Direktorat Jenderal Pajak lebih menigkatkan kerjasamanya dan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi di bidang perpajakan. Kata Kunci : Pemungutan Pajak Penghasilan, Jual Beli dan Notaris