PENYELESAIAN SENGKETA KONSOLIDASI TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN BY PASS KOTA PADANG MELALUI PENGADILAN

ABSTRAK Pelaksanaan konsolidasi dalam pembangunan jalan By Pass Kota Padang pada dasarnya bersifat penataan kembali tanah dengan menata kembali persil-persil yang bentuknya tidak teratur menjadi teratur dan tertib sesuai rencana guna/tata ruang untuk kepentingan umum guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Terjadinya sengketa dalam pembangunan jalan By Pass kota padang terjadi karena ketidakadilan dalam pengembalian tanah peserta konsolidasi serta disebabkan oleh lambatnya proses pembangunan jalan tersebut dan juga tidak tuntasnya kinerja kepemimpinan terdahulu sehingga menimbulkan dampak yang berkepanjangan karena tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikemukakan permasalahan dalam tesis ini yaitu:1)Bagaimana proses penyediaan tanah untuk pembangunan jalan By Pass Kota Padang melalui konsolidasi,2) Apa penyebab sengketa dalam proses pengembalian tanah peserta konsolidasi, dan 3)Apa akibat hukum dari Putusan Kasasi No.434K/Pdt/2017?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara serta penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis,1) Proses pengembalian tanah konsolidasi diberikan secara bertahap berupa tanah pengganti yang mana lokasinya telah disepakati oleh kedua belah pihak 2) Terjadinya sengketa dalam pembangunan jalan By Pass kota padang terjadi karena kurangnya jumlah tanah dalam pengembalian tanah peserta konsolidasi menyebabkan lambatnya proses pembangunan jalan tersebut dan juga tidak tuntasnya kinerja kepemimpinan terdahulu sehingga menimbulkan dampak yang berkepanjangan. 3)Dengan keluarnya Putusan Kasasi No.434K/Pdt/2017 pihak Pemerintah Kota Padang harus segera memberikan sisa tanah pengganti milik penggugat. Kata Kunci : Konsolidasi tanah, Sengketa Petanahan, Kepentingan umum