PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) DI RUMBAI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat di bina di dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui sanksi pidana dan tindakan. Salah satu lembaga tersebut adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang salah satunya terletak di Rumbai Kota Pekanbaru. Permasalahannya yaitu proses pembinaan yang dilakukan oleh BRSAMPK , kendala serta upaya yang dilakukan oleh BRSAMPK. Proses pembinaan disana dilakukan melalui tahap-tahap yang dimulai dari proses penerimaan sampai evaluasi dan monitoring. Mereka dibina sesuai dengan latarbelakang mereka dan juga kasus tindak pidana yang mereka hadapi. Kendala yang dihadapi oleh BRSAMPK ini yaitu keterbatasan nya fasilitas jumlah asrama, kurangnya sdm atau tenaga ahli, kurangnya sosialisasi serta pemahaman para pekerja sosial, kurang jelasnya daftar program kegiatan sehari-hari anak-anak disana, dan kemungkinan anak yang melarikan diri atau kabur dari lembaga tersebut. Upaya yang dilakukan oleh BRSAMPK tersebut yaitu dengan cara mengakali dalam pengelompokkan anak-anak di asrama baik berdasarkan kasus, usia serta jenis kelamin, lalu untuk memenuhi tenaga ahli mereka mendatangkan pihak dari luar dan memanfaatkan kunjungan mahasiswa, dan memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada para pekerja sosial disana untuk menambah pengetahuan dalam menangani anak yang berhadapan hukum, serta menambah pihak keamanan lembaga guna untuk menjaga lebih baik lagi keadaan lembaga serta meminimalisir kemungkinan adanya anak yang melarikan diri atau kabur dari BRSAMPK ini. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru sebagai sebuah LPKS tidak hanya semata-mata menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saja, melainkan juga bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada para anak yang memerlukan perlindungan khusus salah satunya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum