KONSTITUSIONALITAS PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA REFORMASI

ABSTRAK Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Hingga masuknya otoritas negara kedalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang mengubah nagari menjadi desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hingga membuat nagari di ubah menjadi desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas konstitusionalitas Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pasca refomasi.Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:1) Bagaimana konstitusionalitas atau perkembangan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Reformasi 2) Bagaimana peran Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pasca reformasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui metode yuridis normatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pada pasca reformasi dengan jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau dikenal undang-undangotonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat setempat menginginkannya, undang-undang ini yang menjadi landasan kembalinya sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dengan regulasi pertama yakni keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hingga yang terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan daerah tersebut lahir karena perkembangan undang-undang yang berlaku tentang pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi landasan dalam menjalankan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan juga terdapat pengakuan dalam konstitusi terkait kesatuan masyarakat hukum adat dan terus mengalami perbaikan demi efektifitas dan efesiensi pemerintahan nagari. Dalam konstitusi landasan dasar terdapat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”, maka dengan demikian Pemerintahan Nagari memiliki aturan dan regulasi yang jelas baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya