SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS PEMBAYARAN KAPITASI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PADANG

Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercantum dalam Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “berupaya meningkatkan kesehjateraan rakyat”.Kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangakau seluruh rakyat.Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah berusaha dengan melakukan pembangunan baik dalam aspek politik, ekonomi, kesehatan maupun pertahanan keamanan.Dinamika pembangunan bangsa indonesia ini telah menumbuhkan tantangan serta tuntunan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah pembangunan dalam aspek kesehatan. Dalam kehidupan, kesehatan sangat penting untuk keberlangsungan hidup setiap manusia. Namun di Indonesia, masih menjadi persoalan yang sangat penting bagi pemerintah. Dimana kualitas kesehatan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah bisa dikatakan kurang baik.Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada website www.m.cnnindonesia.com yaitu di daerah Papua masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, dikarenakan Papua memiliki topografi yang bervariasi seperti tersebarnya masyarakat yang bermukim didataran tinggi, dataran rendah, atau lembah sehingga membuat pemerintah sulit mencapai daerah tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Padahal sudah diketahui bahwa seharusnya setiap masyarakat Indonesia mendapatkan haknya sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat” Salah satu tugas Pemerintah adalah berupaya dalam meningkatkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dengan penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal ini juga dipertegas dengan keputusan MPR yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyuluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada tanggal 25 november 2011, ditetapkan UU Nomor 24 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2014