PENGANGKATAN DAN PERLINDUNGAN NOTARIS PENGGANTI (PENGATURAN DAN PRAKTIK DI SUMATERA BARAT)

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat umum dalam bidang hukum keperdataan notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, didalam praktiknya terdapat notaris yang berhalangan dalam melakuan pelayanan dan mengeluarkan akta. Oleh karenanya didalam UUJN dikenal Notaris Pengganti. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian hukum Yuridis Empiris. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris pengganti dan serta untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan dan pelaksanaan tugas notaris pengganti khususnya didaerah Provinsi Sumatera Barat. Teori yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban, dan teori kewenangan. Dalam penjelasan dan analisa dari pasal perpasal mengenai Notaris pengganti, Pasal yang menjelaskannya antara lain Pasal 25, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 65 UUJN mengenai hal ini Notaris, Notaris pengganti memiliki kewenangan, dan tanggung jawab serta memiliki perlindungan yang sama terkait pembuatan akta otentik yang dibuat. Terkait proses pengangkatan Notaris Pengganti hal ini diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Kata Kunci : Kewenangan, Tanggung Jawab dan Pelindungan Notaris Pengganti