Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Peran pemerintah sebagai lembaga publik saat ini sudah dapat dimonitor oleh masyarakat melalui berbagai media. Kecanggihan teknologi membuat masyarakat mampu mengakses dan mengawasi kinerja dari setiap institusi, terutama kinerja instansi pemerintah. Hal ini dipicu oleh banyaknya terungkap kasus-kasus yang terjadi di lingkup pemerintah, sehingga mengakibatkan keingintahuan publik semakin tinggi terhadap transparansi dan kinerja pemerintah. Transparansi atas informasi publik juga dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik bertanggungjawab atas kinerjanya dan dapat dipercaya dalam menyampaikan infromasi publik. United Nations Development Program (UNDP 1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik yaitu harus adanya transparansi, transparansi dibangun dalam rangka kebebasan aliran infromasi terhadap publik. 2 Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Sedarmayanti (2004) “good governance adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun (2000) dalam Sedarmayanti (2004) “good governance adalah kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip- prinsip profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat” Menurut Sedarmayanti (2004) terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juga berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggun jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki serta dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. 3 Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang pelaporan kinerja pada untit-unit kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyusun Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya