Prosedur Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakanproses pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang tepat dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan, maka pemerintah daerah membentuk Perangkat Daerah yang bertujuan untuk membantu dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan daerah di bidang ekonomi maka terjadilah peningkatan permintaan dan indikator-indikator yang membutuhkan ketersediaan data perencanaan dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota. Dengan adanya peningkatan permintaan ketersediaan data perencanaan tersebut, maka setiap Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan kapasitas dan peran kelembangaan termasuk bagaimana bentuk perubahan yang diharapkan dapat direalisasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan isu-isu strategik dan menyelesaikan masalah yang ada. Untuk menunjang perencanaan pembangunan yang lebih baik, maka setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun rencana kerja yang akan menjadi acuan dalam penentuan ide, gagasan dan strategi terhadap lingkungan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa tahapan 2 pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah disusun dengan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pelengkapnya. sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan perencanaan strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang sifatnya lebih operasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sumpeno (2012) bahwa Renja merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah yang dilengkapi dengan rencana yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka dari itu Renja Perangkat Daerah menjadi instrumen dan indikator penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah. Sementara itu Sjafrizal (2017) menjelaskan secara detail isi Renja, dimana dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah juga diperlukan indikator dan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakasanakan. Indikator dan target kinerja ini tidak hanya diperlukan untuk mewujudkan perencanaan yang terukur saja, tetapi juga diperlukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai 3 alat ukur dalam melakukan evaluasi perencanaan yang strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dalam waktu yang akan datang