SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS DI DINAS PANGAN SUMATERA BARAT

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (yang telah di perbarui dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007), ruang lingkup keuangan daerah meliputi : a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga c. Penerimaan dan pengeluaran daerah d. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada suatu perangkat kerja (SKPD) daerah e. Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem 12 Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu: a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014. b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri dan Standar Akuntansi Pemerintahan diatas, ternyata sudah lebih dahulu dijelaskan tentang perekonomian yang baik di dalam al quran, dapat di lihat dalam surat AL-Baqarah ayat28 3dibawah ini tentang ekonomi yaitu : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Jelas sekali di terangkan dalam Al-quran betapa pentingnya kejujuran, 13 bahkan jika saja jujur itu sudah tidak ada lagi didiri kita maka berdosalah hati kita, begitupun dalam bidang akuntansi yang sangat erat kaitannya dengan keuangan (hal yang sangat sensitif) maka kejujuran sangat dibutuhkan bahkan jadi acuan utama, dan dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini didukung oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. Bakhtiar Arif (2002) menjelaskan bahwa semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah, maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik. Perkembangan saat ini menyebabkan peran masyarakat yang diwakili oleh DPR semakin besar. Dengan adanya tuntutan transparansi sebagai hasil reformasi tahun 1998, pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin memadai dan semakin baik, sehingga kepercayaan rakyat semakin tinggi terhadap pemerintah dalam mengelola uang. Seperti yang dijelaskan oleh Bakhtiar Arif (2002) bahwa kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mencuat karena lemahnya akuntabilitas. Banyak demonstrasi yang menuntut akuntabilitas keuangan di beberapa negara. Kasus jatuhnya pemimpin pemerintah, seperti di philipina, lebih disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas keuangan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Transparancy International, 14 Indonesia masih tergolong dalam sepuluh negara yang terkorup terbesar. Demikian juga berdasarkan laporan dari Standard and Poor (S&P), Indonesia masih termasuk negara rawan korupsi sehingga mempengaruhi investasi dan bantuan asing. Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar (bank) ikut seta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut 1. Semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. 2. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. 3. Pengeluaran kas yang tidak dapat di lakukan dengan cek (karena jumlahnya kecil) maka dilakukan dengan menggunakan kas kecil yang diselenggarakan dengan imperest system. Permasalahan sistem yang terdapat di Kantor Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tentang Pengeluaran Kas adalah terlambatnya Surat Pertanggung Jawaban(SPJ) masing-masing bagian berakibat pada pengambilan uang berikutnya, Sistem dan jaringan internet yang kurang memadai membuat penginputan data dan laporan keuangan jadi lambat ini sangat berpengaruh pada kinerja pegawai dan tentu juga akan berdampak sekali pada pencairan uang untuk tahun berikutnya. Jika pengumpulan SPJ danpengajuan GU (GantiUang) terlambat, maka penerimaan kas tidak ada, hal ini akan berdampak pada program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian di Dinas Pangan Sumatera Barat, para pelaksana kegiatan tidak dapat melakukan pembelanjaan terhadap persediaan Dinas yang di butuhkan sebab kas tidak tersedia