Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang merata di Indonesia pemerintah telah mengupayakan pembangunan yang tak hanya berpusat di kota-kota besar melainkan juga di daerah. Untuk itu pemerintah mengharuskan pembangunan yang merata di tiap daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam pembangunan daerah tentu diperlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Sumber pendanaan ini selain dari pendanaan pemerintah pusat sumber pendanaan utamanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah yaitu sebagai sumber pembiayaan dalam kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah terlebih dahulu pemerintah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah paling besar dari pendapatan PAD lainnya yaitu berkisar 49% dalam PAD (APBD Kota Padang tahun 2016). Meskipun pajak memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan daerah tetapi untuk meningkatkan PAD pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pajak. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan selain dari pajak daerah salah satunya yaitu retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagai salah satu penerimaan pendapatan daerah diharapkan retribusi juga dapat memberikan kontribusi sama besarnya seperti pajak. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi tera/tera ulang merupakan salah satu retribusi dari objek retribusi jasa umum. Pelayanan tera/tera ulang di sektor perindustrian dan perdagangan sangat diperlukan sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Hal tersebut dilakukan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai ukuran yang seharusnya dengan nilai tukar yang di bayarkan. Mengingat betapa pentingnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang tersebut menunjukan bahwa retribusi untuk pelayanan tera/tera ulang juga tak kalah penting. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan sistem dan prosedur retribusi yang mengarah kepada pelaksanaan yang lebih sederhana, adil dan efisien serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang sesuai dengan prosedurnya akan mampu menjamin peningkatan PAD dan dapat diterima sesuai dengan anggaran yang ditargetkan atau dibutuhkan