Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Untuk Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

Pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah : “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”(PP Nomor 60 Tahun 2008). Untuk melaksanakan pengendalian intern di pemerintah maka dibentuklah Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota. Tujuan pengawasan APIP ini adalah: untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.(Murwanto dkk, 2006). Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa pengendalian intern itu sangat berperan penting demi tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Salah satu pengendalian intern ini dapat berupa pengamanan aset. Pengamanan aset daerah adalah bagian penting pemerintah dan masyarakat, karena bila terjadi keteledoran dalam pengamanan aset dapat mengakibatkan terjadinya pencurian, penggelapan maupun bentuk manipulasi lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat merugikan instansi pemerintah dan masyarakat, maka dari itu diperlukan pengendalian yang kuat, setiap instansi pemerintah harus menumbuhkan dan menjaga lingkungan pengendalian yang baik sehingga dapat memunculkan perilaku positif dalam manajemen yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan penegakan integritas dan nilai-nilai etika yang dilakukan seluruh pegawai, komitmen, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia, terakhir peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif kemudian menjalin hubungan kerja yang baik antar instansi. Dalam sebuah lembaga pemerintah banyak menerapkan sistem akuntansi. Dan salah satu sistem yang digunakan pemerintah adalah sistem pengeluaran kas, dimana sistem tersebut mencatat kejadian yang sering kali dilakukan terutama untuk pengeluaran. Dalam kegiatan operasional kas merupakan komponen yang penting dalam jalannya sistem pemerintahan. Karena kas mempunyai sifat gampang digelapkan sehingga dibutuhkan pengendalian intern pada kas dengan cara pemisahan fungsi pekerjaan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008). Selain hal diatas pemerintah juga mengadakan pemantauan berkelanjutan terhadap fungsi pengeluaran kas, untuk memperkecil terjadinya penyelewengan kas. Demi terciptanya pengendalian intern yang baik, pemerintah harus memberikan tanggung jawab kepada setiap pegawai, apabila terjadi suatu kesalahan dan dalam merumuskan tanggung jawab tidak dilakukan dengan baik maka tidak jelas kepada siapa hal tersebut disalahkan. Dalam memantau aktifitas pengeluaran kas, diperlukannya pengendalian intern yang baik terhadap kas dengan menggunakan peraturan yang sesuai untuk melindungi pengeluaran kas (PP Nomor 60 Tahun 2008). Setiap pemerintahan mempunyai peraturan mereka masing-masing sesuai dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan pemerintah