PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK USAHA PROPERTI DENGAN SISTEM BANGUN BAGI MELALUI NOTARIS DI KOTA PADANG

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK USAHA PROPERTI DENGAN SISTEM BANGUN BAGI MELALUI NOTARIS DI KOTA PADANG (Dodi Febrizal, 1520123053, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Univetrsitas Andalas, 2019, 162 Halaman) ABSTRAK Kota Padang adalah suatu daerah di Indonesia yang keberadaan tanah ulayat masih sangat hidup ditengah-tengah masyarakatnya. Namun perkembangan ekonomi dunia terakhir ini, terutama dibidang bisnis properti menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga menuntut ketersediaan lahan. Ada 2 (dua) potensi situasi dari hal itu, pertama semakin habis dan memudarnya eksistensi ulayat adat, atau yang kedua akan terjadi perlambatan jalannya bisnis karena adanya hambatan disebabkan keberadaan ulayat adat tersebut dengan segala permasalahannya. Apa pun yang terjadi antara 2 (dua) kondisi ini, tentu bukan suatu yang ideal. Maka, penggunaan sistem kerja sama bagi hasil antara Developer dengan pemilik ulayat adat adalah salah satu solusi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha pembangunan Rumah Tinggal dengan sistem bangun bagi yang dilakukan melalui Notaris di Kota Padang?, Kemudian bagaimana pula bila objeknya adalah Rumah Toko (Ruko)?, lalu Bagaimana pula proses pendaftaran tanah hasil bangun bagi tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tetapi dalam prakteknya menggunakan tambahan penelitian lapangan untuk menemukan kenyataan yang terjadi. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian bangun bagi perumahan menunjukkan bahwa setelah bangun bagi, maka akan terjadi peristiwa ganggam bauntuak yang membuat ulayat menjadi semakin menghilang esensi sekaligus eksistensinya. Pelaksanaan perjanjian bangun bagi ruko menunjukkan bahwa setelah bangun bagi, maka lebih cenderung untuk dapat dipertahankan dan dilestarikan. Kemudian untuk memberikan jaminan kepastian dalam hal kerja sama antara kedua pihak, maka menggunakan perjanjian di hadapan Notaris sebagai pihak yang berperan dalam pembuatan akta autentik amatlah penting, karena sekaligus dapat memberikan masukan dan nasehat hukum bagi para pihak yang terlibat demi terjaganya kedua kepentingan yang saling berimpitan di atas tadi. Di Kota Padang proses teknis pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di atur dalam Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi SUMBAR No. 500/ 88/ BPN-2007 Tanggal 8 Februari 2007. Namun baik, Pelaksanaan Pendaftaran hak atas tanah, baik yang baru didaftar pertama kali atau konversi, maupun pemeliharaan data yang dilakukan berupa peralihan, penggabungan maupun pemecahan, secara konsep tidak terdapat perbedaan mencolok ketika dikaitkan dengan sistem kerja sama bagi hasil, semuanya diproses sesuai dengan ketentuan standar. Kata Kunci: Pemanfaatan, Tanah Ulayat, Properti, Bangun bagi