Prosedur Penerbitan Surat Izin pada Bidang Perizinan Sektor Kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat. Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan. Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa izin digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, seleksi orang dan atau aktifitas tertentu. Maka dari itu, jelas sekali banyak hal yang dikemudikan oleh perizinan sehingga dapat terlaksana aktifitas yang hendak dilakukan. Contohnya seperti izin pada bidang kesehatan. Tanpa adanya izin, dokter, perawat, apoteker, dan petugas kesehatan lainnya mudah untuk melakukan malpraktik. Sehingga akan banyak masyarakat yang tidak akan mempercayai dokter atau petugas kesehatan lainnya untuk melakukan pengobatan. Akhirnya masyarakat tidak akan mendapatkan jaminan kesehatannya lagi untuk melakukan pengobatan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki izin dalam segala tindakan atau kegiatan. Untuk mendapatkan izin, perlu adanya surat izin yang menandakan kebolehan atau sertifikasi maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Pihak yang berwenang menerbitkan izin adalah bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja yang salah satunya berada di Kota Bukittinggi. Dinas ini terdapat di berbagai daerah di Indonesia yang beberapa diantaranya memiliki tambahan nama tersendiri sesuai dengan Peraturan Daerah. Di Kota Bukittinggi dinas ini dinamakan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK) yang berlokasi di Jalan Perwira Nomor 33, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Sebelum tahun 2014 dinas ini hanya berfokus pada proses pelayanan sehingga dinamakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun, setelah tahun 2014 karena adanya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dimana aturan tersebut mendorong agar semua Pemerintah Daerah untuk mempercepat penggabungan kedua urusan tersebut ke dalam satu kesatuan wadah kelembagaan kantor ini kemudian dinamakan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal