Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat

BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang Pemerintahan. Sesuai UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program Daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2004). Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pemabngunan 2 diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju. Oleh sebab itu BAPPEDA sebagai lembaga pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Th 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah. Terdapat banyak masalah antara lain terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga bermasalah dilapangan. Disamping itu ruang gerak pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerahnya sebenarnya terbatas (Bastian, 2006). Selain permasalahan diatas, setiap daerah pasti memiliki permasalahan yang spesifik yang seringkali berbeda antar daerah. Perbedaan inipun berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan didaerah yang bersangkutan. Oleh karna itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Namun, pada kenyataannya permasalahan suatu daerah sering kali tidak tercermin dalam struktur perencanaan pemerintah (Bastian, 2006). 3 Mekanisme Perencanaan Pembangunan serta penentuan prioritas sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Provinsi, termasuk menyelenggarakan foruim Satuan Kerja Perangkat Daerah/Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan daerah. Ciri-ciri pokok perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan kepada pemecahan persoalan-persoalan dimasa datang dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Karena tindakannya berurutan, berarti ada tahapan yang dilalui dalam perencanaan. Oleh karna itu perencanaan pembangunan sangat penting untuk membangun suatu daerah, sehingga membuat penulis tertarik untuk magangt di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat sekaligus untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang pada instansi ini melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memanfaatkan keprofesian dalam satu bidang tertentu. Berdasarkan landasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan pada BAPPEDA 4 Provinsi Sumatera Barat dengan judul “Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat” dengan harapan dapat menguasai mekanisme perencanaan pembangunan daerah