TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH KONSUMEN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK Tindak pidana pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310-311 KUHP, jika tindak pidana pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media elektronik, diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE. Pemberlakuan aturan tindak pidana pencemaran nama baik tidak terlepas dari kemajuan teknologi terutama mengenai penggunaan media elektronik. Penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat ini adakalanya berpotensi melanggar ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik. Sebagai contoh kasus, yakni konsumen yang menyampaikan keluhan dan pendapatnya dianggap telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh konsumen adalah 1) keluhan konsumen yang disampaikan melalui media elektronik dilihat dari unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, 2) penggunaan pasal menyangkut pencemaran nama baik yang diatur dalam undang-undang tentang ITE terkait dengan keluhan konsumen dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan, dengan metode pendekatan yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) keluhan konsumen yang disampaikan melalui media elektronik tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dilihat dari ketentuan pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. 2) penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan lebih paham mengenai aturan-aturan dalam menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, kepada penegak hukum diharapkan untuk lebih bijak serta memperhatikan asas keadilan dalam menentukan aturan hukum yang harus dikenakan, serta bagi pembentuk undang-undang diharapkan untuk lebih memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik