EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DAN PUSAKO DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Peradilan adat merupakan sebuah lembaga adat yang memiliki fungsi untuk penyelesaian sengketa sako dan pusako. Setiap permasalahan adat diselesaiakan secara adat terkhususnya di Kecamatan Kuranji . Peradailan adat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat no 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Untuk melihat eksistensi peradilan adat di Kuranji maka perlu dilihat keberadaan peradilan adat dalam penyelesain sengketa sako dan pusako di Kuranji. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana ruang lingkup sengketa sako dan pusako di Kuranji, Bagaimana proses penyelesaian sengketa sako dan pusako di kuranji dan bagaimana eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa sako dan pusako di kuranji. Dalam penelitian penulis menggunakan pendekan empiris, penelitian bersifat deskriptif data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya ruang lingkup sengketa sako dan pusako di Kuranji didominasi secara mutlak oleh sengketa pusako. Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Kuranji dimulai dengan memasukan permohoan, tiga kali persidangan untuk pemohon, tiga kali persidangan untuk termohon, pemeriksaan alat bukti,jika diperlukan perangkat Kerapatan Adat Nagari yang didalamya ada majelis peradilan adat memantau lokasi sengketa, dan terakhir putusan dikeluakan oleh peradilan adat. Eksistensi peradilan adat dalam penyelesaaian sengketa pusako sebagai peradilan pendahuluan, sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilam tinggi.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran agar mesosialisasikan kepada masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa melalui peradilan menjadi lebih baik. Dan untuk pemerintah semoga membuat aturan lebih terperinci sehingga adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa adat. Kata Kunci : Peradilan Adat, Sako dan Pusak