Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Perencanaan dan penganggaran harus dibuat sebelum melakukan pembangunan karena dengan adanya perencanaan dan penganggaran, usaha-usaha pemerintah akan lebih banyak berhasil apabila disusun dengan kebijakan-kebijakan sehingga memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Dalam perencanaan dan penganggaran terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan untuk melakukan kegiatan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dokumen yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Dalam perencanaan dan penganggaran, RKPD berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggara urusan wajib daerah serta untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah dan mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA OPD. Jika RKPD ini tidak diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintah daerah maka pelaksanaan kegiatannya tidak akan berjalan dengan baik karena acuan penyelenggaraan kegiatan pembangunan tidak tersusun dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengenai sasaran pembangunan daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah. Sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan setiap daerah. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Untuk melaksanakan pembangunan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam kaitannya dengan faktor dana ada suatu dana yang sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik permerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari PAD, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan didaerahnya. Karena kondisi ekonomi Sumatera Barat yang terus meningkat setiap tahunnya, diharapkan daerah ini semakin maju dan pembangunan dapat meningkat, untuk itu diperlukan perencanaan dan penganggaran yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku