PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK Elant Firdaus, 1210833001, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Skripsi :”pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Dharmasraya”. Dibimbing oleh Dr. Aidinil Zetra, MA dan Dewi Anggraini, SIP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 113 Halaman, Dengan Referensi Buku Teori dan Metode 25, dokumen 7, dan internet 6. Dalam kontek sumber daya alam, hak menguasai negara yang dimaksud adalah hak negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana termaktum Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam Pasal 4 diatur bahwa: Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. di Kabupaten Dharmasraya pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokomentasi. Sementara teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sebagai sumber. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Penelitian menggunakan teori pengawasan di lihat dari waktu pengawasan yakni Preventif dan Represif. Sesuai hasil penelitian pengasawan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dharmasraya telah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Perda Pertambangan serta Surat keputusan Bupati, dimana pengawasan Preventif telah dilakukan dengan membentuk Pokja Sosialisasi sedangkan Represif dengan membentuk Pokja penindakan. Namun masih adanya kendala kendala dilapangan seperti masih kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya PETI, dampak yang ditimbulkan pasca penambangan, jauhnya medan yang harus di tempuh, bocornya razia dilokasi PETI, dijual bebasnya peralatan yang digunakan untuk penambangan, kurang tegas pemerintah dalam memberantas PETI serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah. Seharusnya ini semua menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pokja Sosialisasi, Pokja Penindakan serta masyarakat agar kegiatan PETI dapat di hentikan secara menyeluruh. Kata Kunci : Hak Menguasai Negara, Preventif, Represif