PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI KOTA PADANG DALAM MENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DAN ASAS LEGALITAS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

ABSTRAK (Ziva Maulia Volica Hosein, 1510111124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, 2019) Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusional bahwa setiap warga negara dan kedudukannya sama di depan hukum. Penulis memiliki dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 1) Bagaimana peran LBH di Kota Padang dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan asas persamaan di depan hukum dan asas legalitas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan menghubungan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan ditemui dalam penelitian. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dapat berperan dalam pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, verifikasi yang sulit. Upaya yang dilakukan oleh LBH di Kota Padang dapat dibagi menjadi dua bentuk pendampingan yaitu Litigasi dan Non Litigasi