TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NOMOR A/HRC/19/41 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DAN IMPLIKASINYA BAGI SISTEM HUKUM INDONESIA

Skripsi ini dimaksudkan untuk mempresentasikan ide tentang solusi atas permasalahan keberadaan LGBT dalam sistem hukum Indonesia. Pada hakekatnya, LGBT bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila menggambarkan bangsa yang beragama dan berketuhanan, dan tidak terdapat satu agama pun yang memperbolehkan adanya hubungan sesama jenis. Namun pada kenyataannya, LGBT di Indonesia tidak dapat dinyatakan ilegal karena tidak tersedianya aturan yang jelas dan khusus mengenai keberadaan LGBT di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara pria dan wanita. Namun tidak terdapat undang-undang mengenai larangan melakukan hubungan sesama jenis, dan hal ini membuat kaum LGBT masih memiliki celah bahwa keberadaan mereka tidak dilarang di Indonesia. Resolusi MU-PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT bersifat rekomendasi dan tidak mengikat. Pemerintah Indonesia melindungi hak asasi setiap warga negara, namun bukan berarti Indonesia mengakui identitas gender selain pria dan wanita, dan hubungan sesama jenis karena bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Dalam hal ini HAM bersifat partikular relatif, dimana Negara mengakui HAM selama tidak bertentangan dengan ideologi bangsanya. Adanya undang-undang khusus mengenai keberadaan LGBT di Indonesia menurut penulis dapat menjadi solusi agar Pemerintah Indonesia memiliki landasan yang jelas bahwa LGBT adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk mendapatkan penemuan hukum in concerto menggunakan literatur, buku–buku referensi, dan lain sebagainya. Penulis menyimpulkan: 1. Eksistensi kaum LGBT dalam hukum internasional dilindungi oleh Resolusi MU-PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT setelah dikeluarkannya LGBT dari daftar mental disorder oleh American Psyciatric Association. 2. Resolusi MU-PBB tersebut bersifat rekomendasi dan tidak mengikat, dan isi dari resolusi bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Kata kunci : Hak Asasi Manusia, LGBT, Resolusi MU-PBB, Sistem Hukum Indonesi