KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dalam demokrasi modern, demokrasi yang dijalankan adalah melalui perwakilan, dimana rakyatlah yang memilih wakil-wakilnya menurut dasar demokrasi keputusan tertinggi dalam pemerintahan negara terletak di tangan rakyat melalui badan perwakilan. Wakil politik yang menjalankan fungsi sebagai badan perwakilan rakyat lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai beberapa alat kelengkapan, salah satunya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan yang tugas dan wewenangnya menjaga dan mengawasi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, berdasarkan kode etik atau peraturan internal yang sudah disepakati bersama. Adapun masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana implikasi Pasal 122 butir l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah produk perundang-undangan dan asas-asas hukum serta memperhatikan praktek hukum dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran kode etik dapat memperlihatkan bagaimana peran Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan dewan yang berfungsi dan menindak adanya pelanggaran etik, terkait jumlah pelanggaran yang terjadi dalam setiap periode. Perubahan nama Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan belum dapat direalisasi secara optimal dalam memberi pengaruh terhadap penegakan kode etik DPR dan berlakunya Pasal 122 butir l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran baik itu melalui lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran