ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KESEMPATAN PERJUDIAN KEPADA UMUM DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

ABSTRAK Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Perjudian secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi pidana yang di atur dalam Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. Adapun rumusan masalah yang penulis teliti ada 2 (dua), (1) bagaimanakah penerapan Pasal perjudian tentang tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum studi kasus di Pengadilan Negeri Batusangkar. (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal yang mengatur permasalahan dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif untuk menghimpun data yang relevan terhadap tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum untuk melakukan perjudian. Sifat Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Dari hasil penelitian ini penulis mendapat kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus memberikan kesempatan perjudian dalam 3 (tiga) kasus yang penulis teliti vonisnya ringan. Kasus pertama 6 bulan, kasus kedua 4 bulan, dan kasus ketiga 2 bulan. Sedangkan ancaman maksimal Pasal 303 ayat (1) ancaman pidananya 10 tahun dan pidana minimum dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP ancaman pidananya 4 tahun minimal, Jadi telah dilakukan perubahan ancaman pidana oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1974. Seharusnya hakim harus melihat dampak dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat karena membuka tempat perjudian bagi khalayak umum dan harus di ancam dengan pidana minimum atau maksimal yang diatur dalam KUHP