Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien. Penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa tahun 2017. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Penelitian ini dilakukan b...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
Penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pembangunan di Nagari Batubulek Kecamatan Li...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur ...
Pemimpin pada dasarnya memiliki wewenang yang diatur dalam sistem perundangundangan. Setiap daerah m...
Pelaksanaan Pemerintah yang baik (good governance) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam...
Desa menjadi sebuah struktur penting dalam sebuah negara terutama dalam hal desentralisasi, karena d...
Pada Pemilu 2019 Bawaslu memiliki kewenangan baru yang bernama kewenangan ajudikasi, kewenangan ini ...
ABSTRAK Keberhasilan negara dalam pembangunan sangat tergantung pada kualitas Aparatur Sipil Negara...
Dana desa diberikan keleluasaan dalam penggunaannya kepada pemerintah nagari. Bermanfaat atau tidakn...
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, Apakah kewenangan memberikan per...
Andri Gusdiardi, 2118500038, Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Keluraha...
Andri Gusdiardi, 2118500038, Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Keluraha...
Pengampunan pajak merupakan hak setiap Wajib Pajak sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan pela...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
Penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pembangunan di Nagari Batubulek Kecamatan Li...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur ...
Pemimpin pada dasarnya memiliki wewenang yang diatur dalam sistem perundangundangan. Setiap daerah m...
Pelaksanaan Pemerintah yang baik (good governance) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam...
Desa menjadi sebuah struktur penting dalam sebuah negara terutama dalam hal desentralisasi, karena d...
Pada Pemilu 2019 Bawaslu memiliki kewenangan baru yang bernama kewenangan ajudikasi, kewenangan ini ...
ABSTRAK Keberhasilan negara dalam pembangunan sangat tergantung pada kualitas Aparatur Sipil Negara...
Dana desa diberikan keleluasaan dalam penggunaannya kepada pemerintah nagari. Bermanfaat atau tidakn...
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, Apakah kewenangan memberikan per...
Andri Gusdiardi, 2118500038, Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Keluraha...
Andri Gusdiardi, 2118500038, Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Keluraha...
Pengampunan pajak merupakan hak setiap Wajib Pajak sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan pela...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...