TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANA TUGAS GUBERNUR OLEH ANGGOTA AKTIF KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga negara merupakan pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, pelindung pengayom dan pelayanan masyarakat, dan penegak hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan. Tahapan pemilihan Kepala Daerah salah satunya dalah pejabat yang masih aktif harus menjalani cuti diluar tanggungan negara, konsekuensi terhadap pejabat yang masih aktif menjabat yang ingin kembali mencalonkan diri harus melaksanakan cuti diluar tanggungan negara. Pelaksana tugas Gubernur adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat defenitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum. Salah satu alasan Menteri Dalam Negeri menunjuk anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pelaksana tugas dikarenakan kekhawatiran akan kehabisan personil eselon I di internal Kementrian Dalam Negeri serta menjamin netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana legalitas pengangkatan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Plt Gubernur berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang Polri menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan menurut persyaratan penunjukan Plt Gubernur? 2) Apa permasalahan hukum yang timbul dengan adanya Plt Gubernur oleh anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia?. Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 1) Penunjukan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia mengisi jabatan Plt Gubernur adalah menyalahi aturan dan merupakan tindakan inkonstitusional dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan fungsi yang serupa dengan Kepala Daerah yaitu tugas dan fungsi dari Kementrian Dalam Negeri. 2) pengangkatan Plt Gubernur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalahi beberapa peraturan perundang-undangan serta merupakan tindakan politik praktis dikalangan Kepolisian