PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO

ABSTRAK Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga menjadikannya sebagai suatu hukum tidak tertulis oleh suatu masyarakat adat. Indonesia memiliki sejumlah hukum adat yang penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor sistem kekerabatan. Satu diantara sistem kekerabatan yang dikenal di Indonesia adalah sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan laki-laki (ayah), salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan ini adalah suku Batak Karo. Adapun akibat dari penerapan sistem kekerabatan ini dapat dilihat dalam hal pembagian harta waris, yang mana hukum adat Batak Karo hanya memberikan harta waris kepada anak laki-laki, sementara perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Dalam penulisan Skripsi ini penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu bagaimana perkembanagan hukum waris Batak Karo, apa alasan perempuan tidak mendapat harta waris dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan dalam hukum adat Batak Karo. Metode yang digunkan adalah metode yuridis sosiologis. Taknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi pustaka. Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara diketahui bahwa perkembangan hukum waris Batak Karo dapat dilihat dari aspek agama dan hukum. Dari segi agama diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta waris tidak dilakukan berdasarkan hukum agama dan hanya dilaksanakan dengan hukum adat, perbedaan agama dalam satu keluarga bukanlah penghalang ahli waris memperoleh warisan. Dari segi hukum dapat dilihat dari Putusan MA No 179/K/SIP/1961 telah menetapkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan seimbang. Alasan-alasan yang mengakibatkan perempuan tidak medapat harta waris adalah karena perempuan tidak dapat meneruskan marga dan karena perkawinan unjuken yang mengakibatkan terputusnya hubungan perempuan dengan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang ditawarkan oleh hukum adat Batak Karo yaitu bagi janda yang bercerai karena kematian dengan cara menikah kembali dengan laki-laki saudara suaminya atau menikah dengan laki-laki yang semarga dengan suaminya. Bagi anak perempuan yaitu dengan cara pemberian hibah, wasiat dan fasilitas pendidika