Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang

ABSTRAK Ravindo, 1310841038, Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing oleh: Kusdarini, S.AP, M,Si dan Ilham Aldelano Azre, S.IP, M.A. Skripsi ini terdiri dari 165 halaman dengan referensi 11 buku teori, 5 buku metode, 1 skripsi, 2 jurnal, 1 Peraturan Daerah, dan 3 website internet. Kerusakan terumbu karang akibat pemanfaatan yang tidak baik membuat pemerintahan Sumatera Barat mengeluarkan aturan guna mengatur tatacara pengelolaan terumbu karang dikawasan Sumatera Barat berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dengan tujuan agar Terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, Tercapainya pemanfaatan sumber daya terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, Terciptanya sistem dan mekanisme Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat, dan Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang. Berdasarkan fenomena dimana dalam pengelolaan terumbu karang masih belum denan baik yang membuat kerusakan terumbu karang semakin meningkat, maka peneliti tertarik untuk melihat Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn.Menurut Van Meter & Van Horn ada enam variabel yang pengaruhi pelaksanaan kebijakan antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari 7 tahapan pengelolaan terumbu karang yaitu, perizinan, pemanfaatan, rehalibitasi, pemberdayaan msyarakat, pengawasan, kearifan lokal, dan kerja sama antar daerah. Masih ada beberaa tahapan yang masih terkendala dalam pelaksanaannya. Pada tahapan pemberdayaan masyarakat standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik. selain itu pada tahapan pengawasan ditemukan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang belum terlaksana, kurang dukungan sumber daya, komunikasi antar organisasi pendukung yang belum terjalin dengan baik. Dan adanya tahapan lain seperti pada organisasi pengelola yang khusus untuk mengelola terumbu karang dan kerja sama antar daerah belum terlaksana menjadi kendala lainnya yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang belum terlaksana dengan baik Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perda Pengelolaan Terumbu Karang