IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA DUMAI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. BPBD Kota Dumai adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Dumai termasuk kebakaran hutan dan lahan. Sebagai sebuah organisasi, BPBD Kota Dumai memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Kota Dumai, tugas dan fungsi yang diamanatkan tersebut bertujuan untuk memperkecil resiko terjadinya kebakaran hutan yang telah digolongkan sebagai bencana nasional di Provinsi Riau termasuk Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai. Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :1) bagaimana implementasi tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai ? 2) Apa kendala yang di hadapi dalam penanggulangan bencana kebakran hutan dan upaya untuk mengatasinya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni :1) tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai yang diamanatkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Wali Kota Dumai No Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai belum terlaksana dengan baik karena beberapa tugas dan fungsinya yang belum terjalankan secara optimal antaranya: a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, b) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, dan d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 2) adapun kendala yang dijumpai adalah: a) Penegakan hukum yang lemah, b)Terbatasnya sarana dan prasarana, c)Terbatasnya sumber daya manusia dan d)Kurangnya sosialisasi ketengah masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan diantaranya : a) Pengawasan dan penerapan sanksi hukum, b) pengadaan alat-alat pemadamana dan penunjang kegiatan, c)Peningkatan sumber daya manusia, dan d) Meningkatkan Sosialisas