PENGAWASAN TERHADAP DOKUMEN KEIMIGRASIAN ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG

ABSTRAK Dokumen Keimigrasian merupakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Terhadap Dokumen Keimigrasian tersebut tidak sedikit orang asing melakukan pelanggaran di Kantor Imigrasi Kelas I Padang diantaranya adalah melanggar batas waktu izin tinggal (overstay) dan penyalahgunaan visa. Untuk itu diperlukan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing. Untuk mewujudkan pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan Orang Asing di Indonesia Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi terkait di tingkat Pusat maupun Daerah dan jumlah anggota Tim Pora tersebut berbeda di setiap tingkat Pusat maupun Daerah sesuai badan atau instansi terkait. Yang menjadi landasan utama pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap dokumen keimigrasian orang asing terdiri dari pengawasan administrasif dan pengawasan lapangan. Pengawasan adminstratif meliputi pemeriksaan tentang dokumen keimigrasian dan pengawasan lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan, patroli, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian ditemukan pelanggaran yaitu penyalahgunaan visa berjumlah 13 orang, serta melanggar batas waktu izin tinggal (overstay) berjumlah 33 orang. Sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing belum berjalan secara efektif, kelemahan dalam pengawasan bukan terletak pada sistem tetapi terletak pada keterbatasan jumlah petugas bagian pengawasan yaitu berjumlah 3 orang yang tidak sebanding dengan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Dalam rangka penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengawasan, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar penggunaan visa dan izin tinggal (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas I Padang dilaksanakan oleh Seksi Penindakan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pengenaan sanksi berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif berupa pengenaan biaya beban, deportasi