PELAKSANAAN WEWENANG CAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG

Camat di Kota Padang memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Camat. Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diharapkan dapat menciptakan tertibnya pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, seperti mendirikan bangunan tanpa IMB, merenovasi rumah dengan mengubah bentuk atau struktur bangunan tanpa mengurus IMB terlebih dahulu, serta membangun rumah yang tidak sesuai dengan IMB. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan wewenang camat dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang? 2) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan wewenang camat dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Camat dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Bagaluang dan Kecamatan Padang Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana Kecamatan Padang Timur, Kepala Seksi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Lubuk Bagaluang, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Kota Padang dan masyarakat. Camat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian IMB dibantu oleh Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana bersama Seksi Perizinan dan Pendapatan dengan tim pengawas sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut terdapat beberapa faktor penghambat pelaksaannya yaitu jumlah pengawas yang sedikit dan kurang berkompeten dibidangnya serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya Izin Mendirikan Bangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan masih didapati pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan tim pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik