MEDIASI PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi penghimpunan dana, maka nasabah yang menyimpan dananya pada bank sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di bidang perbankan.Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketika hubungan hukum antara bank dan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu dapat terbuka kemungkinan terjadinya sengketa antar para pihak.Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja terjadi kesalahpahaman yang jika tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa.Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia mulai memperhatikan kepentingan nasabah dalm konteks perlindungan nasabah perbankan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam melakukan mediasi perbankan?Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia? Dalam penulisan tesis ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan perlindungan konsumen. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bertugas sebagai pengatur dan pengawas bank memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan dibidang perbankan. Dengan kewenangan itu, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berorientasi kepada perlindungan terhadap nasabah seperti PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah diharapkan keaktifan dari suatu bank untuk menyelesaikan sengketanya dengan nasabah secara mekanisme internal dan memberikan laporan per triwulan kepada Bank Indonesia. Sedangkan dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, Sengketa perbankan yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme pengaduan nasabah, dapat diselesaikan dengan mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator. Setelah mencapai kesepakatan dalam mediasi perbankan,maka hasilnya dituangkan dalam suatu akta