TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM SEBAGAI MAKAR MENURUT KUHP

KUHP yang merupakan peraturanhukumpidanapositif Indonesia yang dalamsejarahnyaberasaldariWetboek van StrafrechtvoorNederlandsch Indie (WvSNI) dimana didalamnya termuat kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam Sub BAB I buku Kedua KUHP. Didalam memorie van toelichting disebutkan makar merupakan terjemahan dari Aanslag yang jika dipadankan kedalam bahasa Ingris dapat diartikan Atempt atau sebagi Serangan. Menurut pasal 87 KUHP adalah apabila telah dimulainya perbuatan makar sebagaimana menurut pasal 53 KUHP (Percobaan), disisi lain terdapat UUD 1945 yang merupakan Grundnormyang menjamin kebebasan menyampaiakan pendapat dimuka umum termaktub dalam Pasal 28E ayat 3, dan juga diatur secara spesifik dalam UU Nomor 39 Tahun 1999tentang menyampaikan pendapat dimuka umum, sehingga jika merujuk makar sebagai suatu percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP, akan menghambat setiap orang untuk mengkritisi dengan menyatakan dan mengeluarkan pendapat, jika pendapat tersebut ditujukan kepada pemerintah dengan mengatakan pemerintah saat ini tidak baik dan harus diganti, dengan kehadiran Pasal 87 KUHP tentu menjadikan percobaan dalam niat. Dan kejahatan terhadap keamanan negara juga disebut sebagai delik politik, tentu untuk menetapkan tersangka dalam delik politik ini harus dilakukan kajian mendalam, maka untuk itu penulisan ini dilakukan pendekatan Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner). Sehingga kajian ini dapat melihat apakah tepat jika tindak pidana makar ini dapat diterapkan sebagaimana Pasal 87 KUHP tanpa mengartikan makar tersebut sebagai aanslag atau Atempt tau serangan dihubungkan dengan adanya Jaminan dalam Kebebasan Menyampaikan Pendapat. Kata Kunci: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Makar, Aanslag