AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman)

Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui penetapan Pengadilan Negeri, yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Hal tersebut disebabkan karena Pasal yang terkait dengan pelaporan akta kelahiran yang melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dianggap memberatkan masyarakat serta telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan pertimbangan tersebutlah maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman?, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pencatatan kelahiranya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dengan model penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti dengan surat Mentri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ. 2) Warga negara atau masyarakat yang melakukan pencatatan kelahiranya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 mengakibatkan seorang anak tidak mendapatkan pengakuan dari Negara atas identitas dirinya dan status kewarganegaraan karena tidak memiliki akta kelahiran. Maka solusi yang dapat dihadirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pariaman harus lebih sering melakukan sosialisasi secara luas dan teratur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bahwa akta kelahiran itu sangat penting bagi seorang anak