PENEGAKAN HUKUM OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ( DI KOTA PADANG )

PENEGAKAN HUKUM OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ( DI KOTA PADANG ) (Putri Annisa Aulia, BP:1620123003,Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 113 hlm, 2018) ABSTRAK Dalam kehidupan manusia disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu orang lain, dan berusaha berhubungandengan sesama, kaitannya dengan kepastian hukum.Salah satu di lakukan dengan adanya peran Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan Kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Notaris ,maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan. Tujuan daripengawasan yang dilakukan oleh yang berwenangterhadap para Notaris, agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya tidak melakukan pelanggaran terhadap jabatannya. Dengan adanyaUndang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan pelaksanaanya dengan jelas mengatur tanggungjawab dankewajiban Majelis Pengawas Notaris, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman kepada peraturan yang ada, agar dapat mejalankan jabatan dengan baik.permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, Bagaimana proses pengambilan keputusan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Empiris, dengan mengkaji data primer dan data sekunder, yang dianalis secara kualitatif. Untuk memperkuat hasilpenelitian makadiadakan wawancara dengan pihak terkait di Lokasi Penelitian.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap rekan seprofesinya yang tersangkut kasus harus mempunyai rasa integritas yang tinggi, hubungan pertemanan harus dikesampingkan terlebih dahulu dalam melakukan pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris juga terkadang berbeda pendapat dengan dua unsur lainnya, yaitu Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintahan dan Akademisi. Untuk mencapai keputusan yang kolektif dan kolegial, maka ketiga unsur tersebut harus menyamakan persepsi atau pandangan masing-masing agar tercipta keputusan yang kolektif, tidak ada voting dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat unsur membela rekan seprofesi dari Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris. Kata kunci : Penegakan Hukum, Majelis Pengawas Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris