PERAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi di Pengadilan Kelas II B Sungai Penuh)

Keterangan saksi merupakan alat bukti terpenting di dalam persidangan di pengadilan. Terkait dengan alat bukti saksi ini terdapat salah satu bentuk saksi yang tidak mempunyai kekuatan hukum di dalam persidangan yang dikenal dengan kesaksian testimonium de auditu. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, kesaksian testimonium de auditu juga dipergunakan di sidang pengadilan baik oleh Penuntut Umum untuk membuktikan beberapa tindak pidana dan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Adapun perkara yang sering kali menggunakan kesaksian testimonium de auditu dalam persidangannya adalah perkara tindak pidana kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan kesaksian testimonium de auditu di persidangan pengadilan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri kelas II B Sungai Penuh dengan rumusan masalah: 1.) Apa dasar atau alasan yang digunakan Penuntut Umum mengajukan saksi testimonium de auditu dalam perkara tindak pidana kesusilaan; 2.) Bagaimana pertimbangan hakim terkait saksi testimonium de auditu yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri sungai penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Dari hasil penelitian dilapangan yang penulis lakukan diperoleh hasil sebagai berikut: dalam proses persidangan tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri kelas II B sungai penuh ternyata Penuntut Umum menggunakan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan. Adapun peran saksi testimonium de auditu hanyalah sebagai penguat alat bukti yang lain. Bagi hakim penggunaan saksi testimonium de auditu ini di persidangan dipandang sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana tersebut