PENGELOLAAN TANAH ASET PT. KERETA API INDONESIA (Persero) SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DI KOTA PAYAKUMBUH

Melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk kebutuhan hidup, sedangkan luas tanah relatif tetap tidak bertambah. Sehingga banyak Masyarakat yang memanfaatkan tanah-tanah yang ada disekitarnya untuk menopang kehidupannya. Di Kota Payakumbuh terdapat tanah lintas non aktif perkeretaapian, banyak tanah aset PT. KAI (Persero) yang tidak difungsikan lagi secara optimal, Tanah lintas non aktif perkeretaapian di Kota Payakumbuh di kuasai oleh PT. Kereta Api untuk dimanfaatkan sebagai tambahan pendapatan oleh PT. KAI (Persero). Banyak yang telah dikuasai oleh masyarakat dijadikan bangunan permanen. Penguasaan tanah oleh PT. Kereta Kereta Api di atas tanah yang merupakan lintas non aktif perkeretaapian di Kota Payakumbuh harus ada kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasainya dan harus jelas kepemilikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun masih banyak belum disertifikatkan oleh PT. KAI (Persero), penguasaan atas tanah negara mewajibkan kepada instansi tersebut mendaftarkannya pada kantor pendaftaran tanah untuk dikonnversi dan penerbitan hak baru menurut hukum tanah nasional sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. tanah aset PT KAI ini harus dijaga dan dimanfaatkan agar kepemilikan aset lebih jelas serta untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari karena pada saat ini banyak terjadinya pengambilalihan tanah aset PT. KAI oleh pihak lain. Berdasarkan hal tersebut masalah yang peneliti kaji adalah 1) Bagaimana penggunaan tanah aset PT. KAI sebagai barang milik negara. 2) Bagaimana pemanfaatan tanah aset PT KAI di Kota Payakumbuh 3) Bagaimana proses pendaftaran Tanah Aset PT. Kereta Api (Persero) di Kota Payakumbuh. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui Bahwa penggunaan Tanah Aset PT. KAI sebagai barang milik negara di Kota Payakumbuh yang merupakan tanah jalur non aktif tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai operator perkeretaapian, namun untuk keperluan bisnis sebagai tambahan pendapatan serta keuntungan bagi Perusahaan. Kedua, Pemanfaatan dalam bentuk sewa dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dimohonkan Hak pengelolaaan oleh PT. KAI (Persero) yang di atasnya berupa Hak Guna bangunan diberikan kepada pihak ketiga dengan adanya perjanjian atau berupa kerjasama Operasional. Ketiga, Bahwa terhadap tanah-tanah dalam bentuk Permohonan Hak Pengelolaan didaftarkan oleh pihak PT.KAI kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999 untuk terjaminannya kepastian Hukum dan perlindungan hukum yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kata kunci: Pengelolaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Tanah Aset, dan Perkeretaapia